Jakarta Turun ke Jalan, Jawa Timur Berkumpul di Mapolda: Ke Mana Arah Gerakan Mahasiswa Kita?
- Oct 29, 2026
- M. David Kuswara
- Politik & Kepemerintahan
Oleh: Seorang Alumni Aktivis Usang
Ada yang terasa ganjil ketika kita melihat dua potret gerakan pemuda pada momentum yang hampir bersamaan. Di Jakarta, mahasiswa dan masyarakat sipil berbondong-bondong turun ke jalan, merapatkan barisan, membawa poster, menyuarakan kegelisahan, serta mempertanyakan arah kebijakan negara. Sementara di Jawa Timur, ribuan mahasiswa, pemuda, dan santri berkumpul di halaman Mapolda Jawa Timur dalam sebuah agenda bertajuk Konsolidasi Akbar Mahasiswa, Pemuda, dan Santri, Rabu, 28 Oktober 2026.
Dua peristiwa ini tentu tidak serta-merta dapat dibandingkan secara hitam-putih. Setiap gerakan memiliki konteks, tujuan, dan pilihan strateginya sendiri. Namun, justru karena keduanya berlangsung dalam lanskap kebangsaan yang sama, kita patut mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: sedang ke mana arah gerakan mahasiswa kita hari ini?
Pertanyaan ini bukan lahir dari kebencian terhadap sebuah forum konsolidasi. Bukan pula karena setiap pertemuan mahasiswa dengan kepolisian harus dicurigai. Dialog antara mahasiswa dan institusi negara adalah sesuatu yang wajar, bahkan diperlukan dalam kehidupan demokrasi. Persoalannya terletak pada apa yang dibicarakan, siapa yang menentukan agendanya, kepentingan siapa yang diperjuangkan, dan apakah setelah pertemuan itu mahasiswa tetap memiliki keberanian untuk mengkritik kekuasaan.
Sebab, mahasiswa tidak kehilangan daya kritis hanya karena menghadiri sebuah forum. Namun, mahasiswa juga tidak otomatis menjadi kritis hanya karena mengenakan atribut organisasi dan menyebut dirinya aktivis.
Di situlah persoalan ini perlu diletakkan.
Ketika Jalanan Menjadi Ruang Kegelisahan Rakyat
Di Jakarta, demonstrasi menjadi salah satu ruang tempat mahasiswa dan masyarakat sipil menyampaikan tuntutan serta mempertanyakan kebijakan negara. Jalanan tidak selalu menjadi tempat yang nyaman. Ada panas, kelelahan, risiko, perbedaan pendapat, bahkan kemungkinan berhadapan dengan aparat yang bertugas mengamankan aksi.
Namun, bagi sebagian gerakan mahasiswa, turun ke jalan merupakan pilihan politik ketika saluran aspirasi dianggap belum cukup menjawab kegelisahan masyarakat.
Demonstrasi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan gerakan. Akan tetapi, keberanian untuk menyatakan ketidaksetujuan secara terbuka merupakan bagian penting dari demokrasi. Di sana, mahasiswa belajar bahwa menyampaikan kritik tidak selalu menghasilkan tepuk tangan. Terkadang justru menghadirkan tekanan, kesalahpahaman, dan konsekuensi yang tidak ringan.
Mahasiswa yang memperjuangkan kepentingan rakyat kecil tidak boleh berhenti pada pertanyaan apakah sebuah kebijakan populer atau tidak. Ia harus berani bertanya: siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung beban, dan apakah kebijakan tersebut sungguh-sungguh berpihak kepada mereka yang paling rentan?
Di jalanan, pertanyaan-pertanyaan itu menemukan panggungnya. Di ruang diskusi, pertanyaan itu menemukan argumentasinya. Di tengah masyarakat, pertanyaan itu menemukan alasan mengapa perjuangan harus terus dilakukan.
Gerakan mahasiswa yang sehat membutuhkan ketiganya.
Lima Ribu Orang Berkumpul, Tetapi Apa yang Sedang Dikonsolidasikan?
Pada 28 Oktober 2026, sekitar 5.000 mahasiswa, pemuda, dan santri menghadiri konsolidasi akbar di Mapolda Jawa Timur. Agenda tersebut, sebagaimana diberitakan sejumlah media, membawa pesan persatuan, penolakan terhadap perpecahan, serta komitmen menjauhi narkoba. Kegiatan itu juga melibatkan unsur organisasi mahasiswa dan dihadiri jajaran pejabat daerah.
Kita tidak perlu menafikan bahwa persatuan merupakan nilai penting. Kita juga tidak perlu memusuhi pesan antinarkoba atau upaya membangun komunikasi antara generasi muda dan institusi negara. Semua itu dapat menjadi agenda yang bermanfaat.
Tetapi, sebagai orang yang pernah tumbuh dalam tradisi pergerakan, saya merasa ada pertanyaan yang tidak boleh dibiarkan hilang di balik besarnya jumlah peserta dan meriahnya sebuah acara.
Lima ribu orang berkumpul adalah sebuah angka. Namun, angka bukanlah ukuran kedalaman kesadaran politik.
Apa yang sesungguhnya sedang dikonsolidasikan? Apakah hanya semangat persatuan, atau juga keberanian untuk membela masyarakat yang hak-haknya terabaikan? Apakah mahasiswa diajak memperkuat daya kritisnya, atau hanya diajak menyepakati pesan-pesan yang relatif mudah disetujui semua pihak?
Pertanyaan itu bukan tuduhan bahwa konsolidasi tersebut pasti memiliki agenda tersembunyi. Tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan demikian hanya berdasarkan lokasi penyelenggaraan atau foto kebersamaan para peserta.
Justru karena kita tidak boleh tergesa-gesa menuduh, kita perlu berani meminta penjelasan yang substantif.
Sebab, persatuan tanpa ruang perbedaan berisiko menjadi keseragaman. Kebersamaan tanpa keberanian mengkritik dapat berubah menjadi seremoni. Dan konsolidasi tanpa agenda perjuangan yang jelas berpotensi berhenti sebagai pertemuan besar yang dikenang karena jumlah pesertanya, bukan karena perubahan yang dihasilkannya.
Persatuan memang penting. Tetapi persatuan untuk apa?
Jika persatuan dimaksudkan agar mahasiswa mampu bersama-sama menghadapi kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, kerusakan lingkungan, korupsi, dan berbagai persoalan yang membebani masyarakat, maka persatuan itu layak diperjuangkan. Sebaliknya, jika persatuan hanya dimaknai sebagai keadaan ketika semua pihak menghindari ketidaknyamanan kritik, kita patut memeriksa kembali maknanya.
Ada Apa dengan Mahasiswa dan Aktivis Jawa Timur?
Saya tidak ingin membuat kesimpulan gegabah bahwa mahasiswa Jawa Timur kehilangan keberanian, apalagi menyebut seluruh aktivisnya telah menjauh dari rakyat. Jawa Timur memiliki sejarah panjang gerakan mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan tradisi intelektual yang tidak bisa dihapus hanya dengan menilai satu kegiatan.
Kita juga harus mengakui bahwa strategi perjuangan tidak selalu sama. Ada mahasiswa yang turun ke jalan, ada yang membangun advokasi hukum, ada yang mendampingi masyarakat desa, ada yang mengorganisasi buruh, dan ada pula yang memilih dialog langsung dengan institusi negara. Semuanya dapat memiliki nilai perjuangan selama dijalankan dengan kesadaran, independensi, dan tanggung jawab.
Namun, justru karena Jawa Timur memiliki tradisi pergerakan tersebut, pertanyaan kritis harus tetap diajukan.
Mengapa, pada saat sebagian mahasiswa dan masyarakat sipil di Jakarta memilih demonstrasi untuk menyuarakan tuntutan, sebuah konsolidasi besar di Jawa Timur lebih menonjolkan pesan persatuan dan kondusivitas?
Apakah perbedaan itu lahir dari pembacaan situasi yang berbeda? Apakah mahasiswa Jawa Timur sedang memilih jalur dialog sebagai strategi? Ataukah ada kecenderungan sebagian organisasi lebih nyaman berada dalam ruang yang difasilitasi oleh institusi negara daripada mengambil posisi kritis yang berpotensi menimbulkan ketegangan?
Kita belum bisa menentukan jawabannya tanpa melihat agenda, proses pengambilan keputusan, sikap peserta, dan tindak lanjut kegiatan tersebut.
Akan tetapi, pertanyaan itu layak diajukan, sebab mahasiswa tidak cukup hanya dinilai dari apa yang mereka hadiri. Mereka juga perlu dinilai dari apa yang berani mereka pertanyakan.
Aktivisme bukan persoalan seberapa dekat seseorang dengan pusat kekuasaan. Aktivisme adalah persoalan seberapa teguh ia memegang prinsip ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Seorang aktivis boleh duduk satu meja dengan pejabat, berdiskusi dengan aparat, bahkan bekerja sama dalam program yang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun, ia harus tetap mampu mengatakan tidak ketika kebijakan yang diambil bertentangan dengan kepentingan publik.
Kalau kedekatan membuat kritik menjadi tumpul, di situlah persoalan sesungguhnya dimulai.
GMNI Jember dan Arti Penting Menjaga Jarak Kritis
Di tengah perdebatan tersebut, sikap DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember yang menolak undangan konsolidasi akbar patut mendapat apresiasi sebagai sikap politik yang berangkat dari pertimbangan independensi organisasi.
Menurut pemberitaan yang memuat pernyataan organisasi tersebut, penolakan itu didasarkan pada kekhawatiran bahwa forum yang melibatkan institusi kepolisian berisiko mengaburkan posisi mahasiswa sebagai kekuatan masyarakat sipil yang harus tetap memiliki daya kritis terhadap kekuasaan.
Kita boleh berbeda pendapat dengan pilihan GMNI Jember. Ada yang mungkin menilai bahwa menghadiri forum semacam itu merupakan kesempatan membangun komunikasi, menyampaikan aspirasi, atau membuka ruang dialog. Pandangan tersebut juga sah dalam demokrasi.
Namun, yang layak dihormati dari sikap GMNI Jember adalah penegasan bahwa independensi organisasi bukan perkara sepele.
Penolakan itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa forum konsolidasi tersebut keliru. Sebaliknya, kehadiran organisasi lain juga tidak otomatis berarti mereka kehilangan idealisme. Kita harus berhati-hati agar tidak mengganti satu prasangka dengan prasangka lainnya.
Yang penting adalah hak setiap organisasi untuk menentukan sikapnya sendiri tanpa tekanan dan tanpa harus kehilangan legitimasi sebagai bagian dari gerakan mahasiswa.
Dalam tradisi pergerakan, independensi bukan berarti menutup pintu komunikasi. Independensi berarti memiliki kemampuan menentukan kapan harus berdialog, kapan harus bekerja sama, kapan harus mengkritik, dan kapan harus menolak.
Karena itu, sikap GMNI Jember patut diapresiasi bukan semata-mata karena mereka menolak undangan, melainkan karena mereka mengingatkan publik bahwa organisasi mahasiswa harus mempunyai pertimbangan politik yang mandiri.
Keberanian semacam itu tidak boleh berhenti sebagai kebanggaan internal organisasi. Ia harus dibuktikan melalui kerja nyata, keberpihakan terhadap masyarakat kecil, konsistensi mengawal persoalan publik, serta kesediaan mengoreksi diri sendiri.
Menolak sebuah undangan bukanlah garis akhir perjuangan. Ia baru bermakna ketika prinsip yang dipertahankan diterjemahkan menjadi tindakan yang bermanfaat bagi rakyat.
Jangan Sampai Mahasiswa Lebih Sibuk Menjaga Kenyamanan daripada Memperjuangkan Kebenaran
Ada satu hal yang sejak dulu menjadi kegelisahan dalam dunia aktivisme: kecenderungan mengukur keberhasilan gerakan dari seberapa banyak orang yang hadir, seberapa besar panggung yang tersedia, atau seberapa banyak pejabat yang berdiri bersama para aktivis dalam sebuah foto.
Padahal, sejarah gerakan mahasiswa tidak dibangun semata-mata oleh acara besar. Ia dibangun oleh konsistensi berpikir, keberanian mengambil sikap, kerja pengorganisasian, dan kesediaan hadir di tengah persoalan masyarakat yang sering kali tidak menarik perhatian kamera.
Apa artinya ribuan mahasiswa berkumpul jika setelah acara selesai tidak ada satu pun persoalan masyarakat yang ditindaklanjuti?
Sebaliknya, apa artinya sebuah organisasi memilih tidak hadir jika setelah itu ia juga tidak pernah mendampingi rakyat yang kesulitan mengakses keadilan, memperjuangkan hak buruh, mengawal pelayanan publik, atau mengkritik kebijakan yang merugikan masyarakat?
Kritik harus berlaku untuk semua pihak. Mereka yang hadir harus mampu menjelaskan substansi kehadirannya. Mereka yang menolak juga harus mampu menunjukkan substansi perjuangannya.
Tidak boleh ada organisasi yang merasa otomatis paling benar hanya karena memilih demonstrasi. Tidak boleh pula ada organisasi yang menganggap dirinya paling nasionalis hanya karena mengikuti deklarasi persatuan.
Nasionalisme bukan monopoli sebuah panggung. Keberanian bukan monopoli jalanan. Dan independensi bukan sekadar kalimat yang dicantumkan dalam pernyataan sikap.
Semuanya harus diuji oleh tindakan.
Sumpah Pemuda Tidak Cukup Dirayakan, Ia Harus Diteruskan
Tanggal 28 Oktober seharusnya mengingatkan kita pada keberanian generasi muda untuk melampaui sekat-sekat perbedaan dan membangun cita-cita bersama. Namun, semangat Sumpah Pemuda tidak semestinya berhenti pada deklarasi, panggung, atau dokumentasi kegiatan.
Persatuan yang diwariskan sejarah harus memiliki isi. Ia harus membuat kita lebih peka terhadap penderitaan orang lain, lebih berani membela hak warga, dan lebih bersungguh-sungguh memperjuangkan kehidupan yang adil.
Kepada mahasiswa Jawa Timur, saya tidak sedang meminta kalian semua turun ke jalan. Saya juga tidak sedang meminta kalian memusuhi kepolisian atau menolak setiap ruang dialog dengan negara.
Saya hanya ingin mengingatkan satu hal: jangan sampai kita terlalu sibuk merayakan persatuan sampai lupa menguji apakah persatuan itu benar-benar mendekatkan kita kepada rakyat.
Jangan sampai kita begitu bangga karena diundang ke sebuah forum, tetapi lupa bertanya apakah suara masyarakat yang selama ini kita bawa ikut mendapat tempat di sana.
Dan jangan sampai kita menganggap suasana yang tenang sebagai bukti bahwa persoalan telah selesai. Sebab, di luar ruang-ruang pertemuan itu, masih ada masyarakat yang menghadapi persoalan ekonomi, buruh yang memperjuangkan haknya, warga yang menuntut keadilan, serta kelompok rentan yang membutuhkan keberpihakan nyata.
Kepada kawan-kawan aktivis yang memilih jalan dialog, pertahankan keberanian untuk mengkritik. Kepada mereka yang memilih demonstrasi, pertahankan tanggung jawab untuk menyampaikan tuntutan secara terukur dan berbasis fakta. Kepada mereka yang memilih menjaga jarak, buktikan bahwa jarak tersebut bukan sekadar simbol, melainkan komitmen untuk bekerja bersama rakyat.
Kepada DPC GMNI Jember, penghormatan patut diberikan atas sikap yang mereka ambil demi menjaga independensi organisasi. Namun, penghormatan yang paling berarti kelak bukanlah pujian atas sebuah penolakan, melainkan konsistensi dalam menghidupkan prinsip yang mereka pertahankan.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan siapa yang paling ramai, siapa yang paling dekat dengan pejabat, atau siapa yang paling keras menyampaikan kritik.
Pertanyaannya jauh lebih mendasar: ketika rakyat membutuhkan keberanian, apakah mahasiswa masih berdiri bersama mereka, atau justru terlalu sibuk memastikan dirinya tetap nyaman di hadapan kekuasaan?
Sebab, mahasiswa boleh berubah menjadi alumni. Atribut organisasi boleh disimpan. Jas almamater boleh tak lagi dikenakan setiap hari. Tetapi, jika kesadaran kritis itu benar-benar pernah tumbuh, seharusnya ia tidak ikut lulus bersama gelar sarjana.
Dan bagi siapa pun yang masih menyebut dirinya aktivis, satu hal perlu terus diingat: kekuasaan boleh mengajak kita berdialog, negara boleh membuka pintu pertemuan, tetapi keberpihakan kita kepada kepentingan publik tidak boleh ditentukan oleh siapa yang mengundang kita.
Gerakan mahasiswa tidak harus selalu berteriak di jalanan. Namun, di mana pun ia berdiri, suaranya tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengatakan kebenaran.