Kalau Rekening Aktivis Bisa Dihentikan, Besok Apa Lagi yang Akan Dibungkam?
- Aug 25, 2026
- M. David Kuswara
- Sosial, kesehatan & Pendidikan
Ada satu pertanyaan yang belakangan terasa semakin sulit dihindari:
Ketika seorang aktivis sedang menggalang dukungan untuk menyampaikan aspirasi, lalu akses terhadap uang yang digunakan untuk gerakan itu dihentikan, apakah kita masih bisa menyebutnya sekadar urusan administrasi?
Kasus yang menimpa Supriyono alias Botok, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), sedang menjadi sorotan publik. Rekening yang disebut menampung uang pribadi sekaligus dana donasi sekitar Rp80,9 juta tidak dapat digunakan menjelang rencana aksi warga Pati di Jakarta. Bank Mandiri menyatakan tindakan tersebut dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum dan sesuai prosedur.
Secara hukum, tentu semua harus diperiksa dengan kepala dingin.
Jika memang ada dugaan pelanggaran, proses hukum harus berjalan.
Jika memang ada dasar yang sah untuk menghentikan transaksi, jelaskan dasar itu kepada publik.
Jika memang dana tersebut bermasalah, buktikan melalui mekanisme yang transparan.
Tetapi justru di sinilah persoalannya menjadi panas.
Karena publik tidak hanya melihat angka Rp80,9 juta.
Publik melihat konteksnya.
Rekening tersebut menjadi sorotan ketika pemiliknya sedang terlibat dalam gerakan warga dan menjelang rencana aksi. Pada saat yang sama, muncul perdebatan mengenai apakah yang terjadi merupakan pemblokiran atau penundaan transaksi. Polda Metro Jaya menyebut surat kepada bank merupakan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening.
Nama boleh berbeda. Dampaknya tetap harus dijelaskan.
Sebab bagi masyarakat biasa, rekening yang tidak bisa digunakan tetap berarti satu hal: akses terhadap uang mereka terhenti.
Dan ketika hal itu terjadi kepada seorang aktivis yang sedang mengorganisasi gerakan warga, wajar jika publik bertanya:
Apakah ini murni proses hukum, atau ada persoalan yang lebih besar mengenai ruang gerak masyarakat sipil?
Pertanyaan tersebut tidak boleh langsung dijawab dengan tuduhan.
Tetapi juga tidak boleh dibungkam dengan kalimat:
"Ini sudah prosedur."
Sebab prosedur tanpa transparansi hanya akan melahirkan kecurigaan.
Negara tidak perlu takut kepada pertanyaan.
Justru negara harus mampu menjawab pertanyaan.
Kalau semuanya sudah sesuai aturan, tunjukkan aturannya.
Kalau ada permintaan aparat, jelaskan kewenangannya.
Kalau ada dugaan tindak pidana, jelaskan prosesnya.
Dan kalau ternyata tidak ada pelanggaran, jangan biarkan masyarakat terlalu lama berada dalam ruang abu-abu.
Karena demokrasi bukan hanya soal boleh atau tidaknya seseorang berdemo.
Demokrasi juga soal apakah masyarakat masih memiliki ruang untuk mengorganisasi dirinya sendiri.
Hari ini rekening yang menjadi sorotan.
Besok mungkin akun media sosial.
Lusa mungkin ruang berkumpul.
Dan kalau masyarakat mulai terbiasa menerima pembatasan tanpa penjelasan, lama-lama kita akan sampai pada titik yang berbahaya:
kritik dianggap ancaman, aktivisme dianggap gangguan, dan pertanyaan dianggap pembangkangan.
Itulah yang harus kita cegah.
Tetapi mari kita juga jujur kepada para aktivis.
Menjadi aktivis bukan berarti kebal hukum.
Mengkritik pemerintah bukan berarti bebas dari kewajiban mempertanggungjawabkan dana.
Menggalang donasi bukan berarti tidak perlu transparansi.
Gerakan rakyat justru harus menjadi gerakan yang paling terbuka soal uang, tujuan, dan pertanggungjawaban.
Jangan sampai aktivisme kehilangan legitimasi karena tidak transparan.
Namun sebaliknya, jangan sampai kewenangan negara digunakan sedemikian rupa sehingga masyarakat sipil merasa setiap kritik dapat berujung pada pembatasan.
Di antara dua sisi itulah demokrasi seharusnya berdiri.
Bukan membela aktivis secara membabi buta.
Bukan pula membenarkan aparat tanpa pertanyaan.
Tetapi membela prinsip bahwa setiap tindakan yang membatasi hak warga harus memiliki dasar hukum, alasan yang jelas, dan mekanisme yang dapat diuji.
Sebab yang sedang kita bicarakan sebenarnya bukan hanya Supriyono.
Bukan hanya AMPB.
Bukan hanya Pati.
Kita sedang membicarakan masa depan ruang sipil di negeri ini.
Kalau seorang warga memiliki hak untuk mengkritik, maka negara harus memiliki keberanian untuk mendengar.
Kalau seorang warga diduga melanggar hukum, negara harus memiliki keberanian untuk membuktikannya.
Dan kalau negara memang bertindak berdasarkan hukum, jangan takut membuka penjelasannya kepada publik.
Sebab dalam demokrasi, transparansi bukan kelemahan.
Transparansi adalah kekuatan.
Maka hari ini pertanyaannya bukan:
"Siapa yang lebih kuat?"
Bukan pula:
"Siapa yang paling berkuasa?"
Pertanyaannya jauh lebih sederhana:
Apakah hukum benar-benar bekerja untuk semua orang, atau hanya terasa kuat ketika berhadapan dengan mereka yang suaranya paling keras?
Karena aktivis boleh kalah dalam perdebatan.
Gerakan boleh gagal.
Aksi boleh tidak menghasilkan apa-apa.
Tetapi satu hal yang tidak boleh kita biarkan mati:
hak masyarakat untuk bertanya.
Sebab ketika pertanyaan mulai dianggap sebagai ancaman, demokrasi sedang tidak baik-baik saja.
Dan kalau hari ini kita memilih diam hanya karena yang dibungkam bukan suara kita—
jangan kaget ketika suatu hari nanti, giliran suara kita yang tidak lagi bisa didengar.