Ketika Warga Mulai Lelah dengan Informasi yang Hanya Datang Saat Ada Masalah
- Feb 01, 2026
- M. David Kuswara
Masyarakat hari ini hidup dalam arus informasi yang sangat cepat. Hampir setiap kejadian dapat diketahui dalam hitungan menit. Sebuah jalan rusak bisa langsung difoto, pelayanan yang mengecewakan bisa langsung dibagikan, dan persoalan lingkungan bisa menjadi pembicaraan luas hanya melalui sebuah unggahan.
Kecepatan tersebut tentu memiliki sisi positif. Pemerintah menjadi lebih mudah mengetahui persoalan di lapangan, sementara masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi.
Tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan: masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi ketika masalah sudah terjadi.
Warga juga membutuhkan informasi sebelum sebuah kebijakan diberlakukan, sebelum sebuah program dilaksanakan, dan sebelum sebuah perubahan terjadi. Penjelasan sejak awal dapat mencegah kesalahpahaman yang kemudian berkembang menjadi keresahan.
Dalam banyak persoalan publik, komunikasi sering kali baru menjadi perhatian setelah muncul protes. Padahal komunikasi seharusnya menjadi bagian dari proses sejak awal.
Pemerintah memiliki berbagai kanal untuk menjelaskan kebijakan. Media juga memiliki peran untuk memberikan konteks. Sementara masyarakat mempunyai hak untuk bertanya dan memberikan masukan.
Keterbukaan informasi dengan demikian bukan sekadar mengunggah pengumuman. Keterbukaan berarti membangun komunikasi dua arah.
Masyarakat tidak selalu menuntut semua kebijakan sesuai dengan keinginan mereka. Sering kali masyarakat hanya ingin mengetahui alasan, proses dan dampaknya.
Di era media sosial, kemampuan menjelaskan menjadi sama pentingnya dengan kemampuan membuat kebijakan. Sebab kebijakan yang tidak dikomunikasikan dengan baik akan lebih mudah dipahami melalui rumor daripada melalui informasi resmi.