KOTA TIDAK HANYA DIBANGUN DENGAN ANGARAN, TETAPI DENGAN PARTISIPASI WARGA
- Sep 01, 2026
- M. David Kuswara
Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan. Tetapi masyarakat memiliki pengalaman langsung mengenai bagaimana kebijakan tersebut dirasakan di lapangan.
Di sinilah pentingnya partisipasi masyarakat.
Berbagai persoalan yang muncul belakangan—mulai dari pasar, pendidikan, harga pangan, kekeringan, lingkungan, hingga transformasi digital—menunjukkan bahwa kebijakan publik hampir selalu bersentuhan langsung dengan kehidupan warga.
Pemerintah tentu membutuhkan data. Tetapi data tidak selalu mampu menggambarkan seluruh pengalaman manusia.
Selembar laporan mungkin mencatat jumlah warga terdampak kekeringan. Namun warga yang harus berjalan jauh mencari air memiliki cerita yang jauh lebih konkret tentang apa arti kekeringan tersebut.
Sebuah laporan mungkin mencatat revitalisasi sekolah. Tetapi siswa dan guru memiliki pengalaman langsung tentang bagaimana fasilitas tersebut digunakan.
Begitu pula dengan pasar. Sebuah rencana penataan dapat terlihat baik di atas kertas, tetapi pedagang dapat memiliki persoalan yang berbeda ketika kebijakan tersebut diterapkan.
Karena itu, pembangunan daerah idealnya mempertemukan dua hal: data dan suara masyarakat.
Data membantu pemerintah mengambil keputusan secara objektif. Partisipasi warga membantu pemerintah memahami realitas yang mungkin tidak terlihat dalam angka.
Kota yang sehat bukan kota yang tidak pernah memiliki persoalan. Kota yang sehat adalah kota yang memiliki ruang untuk membicarakan persoalan, mendengarkan perbedaan, mencari solusi, dan memperbaiki kebijakan.
Pada akhirnya, membangun daerah bukan pekerjaan pemerintah sendirian. Pemerintah memiliki kewenangan, masyarakat memiliki pengalaman, dan komunitas memiliki pengetahuan lokal.
Ketika ketiganya bertemu, pembangunan tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi proses bersama yang dirasakan dan diawasi oleh masyarakat.