Paradoks Transisi Energi: Ambisi Bebas Emisi yang Mengorbankan Lingkungan Lokal

  • Feb 05, 2026
  • M. David Kuswara

Komitmen global untuk mencapai Net Zero Emission demi menekan laju perubahan iklim telah memicu gelombang transisi energi secara besar-besaran di berbagai negara. Fenomena ini mendorong lonjakan permintaan terhadap mineral kritis seperti nikel, kobalt, dan litium yang menjadi bahan baku utama pembuatan baterai kendaraan listrik serta teknologi energi terbarukan. Negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya mineral tersebut mendadak menjadi pusat perhatian industri dunia dan berlomba-lomba membuka keran investasi guna mengakselerasi hilirisasi industri hijau.

Kendati demikian, ambisi mulia untuk menyelamatkan bumi dari krisis iklim ini justru menimbulkan paradoks yang cukup tragis di kawasan hilir pertambangan. Aktivitas penambangan dan pengolahan mineral yang begitu agresif kerap kali memicu kerusakan lingkungan lokal yang sangat parah, mulai dari pencemaran sumber air warga, kerusakan ekosistem pesisir, hingga penurunan kualitas udara di sekitar kawasan industri. Tak hanya itu, konflik sosial dan penggusuran wilayah adat secara halus juga terus membayangi masyarakat lokal yang terpinggirkan dari manfaat ekonomi proyek-proyek raksasa tersebut.

Transisi energi hijau tidak boleh hanya berfokus pada penurunan emisi karbon di kota-kota besar atau negara maju sambil membiarkan kerusakan lingkungan dan penderitaan sosial terjadi di daerah penghasil bahan baku. Pembangunan yang berkelanjutan harus senantiasa memegang teguh prinsip keadilan lingkungan (environmental justice). Pemerintah bersama pelaku industri wajib menerapkan standar Environmental, Social, and Governance (ESG) secara ketat, mengendalikan dampak limbah industri melalui audit independen berkala, serta menjamin skema bagi hasil dan ganti rugi yang adil bagi keberlangsungan hidup masyarakat lokal di sekitar area tambang.