Jember Kidul [05/02/2026] SI JUKI (Seputar Informasi Jangkauan JEKI) – Dalam upaya penguatan basis data sosial dan percepatan pembangunan sarana publik, Kelurahan Jember Kidul (Jeki) menggelar rapat koordinasi melalui mekanisme Musyawarah Kelurahan (Muskel) pada Kamis malam. Bertempat di Pendopo Kelurahan Jember Kidul, acara ini dihadiri oleh jajaran pemangku kebijakan tingkat kecamatan dan kelurahan serta para Ketua RW setempat.

​Hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut Camat Kaliwates, Sekcam, serta Kasi PMKS Kecamatan untuk memberikan arahan teknis. Selaku tuan rumah, Lurah Jember Kidul didampingi jajaran Kasi dan staf kelurahan menyambut antusias kehadiran para Ketua RW yang menjadi ujung tombak informasi di masyarakat.

​Muskel kali ini menitikberatkan pada tiga poin krusial yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan fasilitas lingkungan:

​Validasi Insentif Tokoh Agama: Pendataan ulang bagi Ketua Kelompok Pengajian/Muslimat dan Marbot Masjid. Hal ini bertujuan agar penyaluran insentif tepat sasaran, dengan syarat ketat seperti ber-KTP Jember, bukan dari unsur ASN/TNI/Polri, serta tidak menerima insentif ganda dari APBD/APBN.

​Pemerataan Infrastruktur: Penjaringan usulan prioritas untuk perbaikan jalan lingkungan, drainase, dan jembatan.

​Penerangan Jalan Umum (PJU): Pemetaan titik-titik lokasi yang membutuhkan penerangan tambahan demi keamanan dan kenyamanan warga di malam hari.

​Dalam sambutannya, Bapak Camat menekankan pentingnya akurasi data yang dibawa oleh para Ketua RW. Setiap usulan infrastruktur kini wajib melampirkan foto berbasis GPS/timestamp guna memastikan lokasi yang diajukan akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan.

​"Kerja sama antara Ketua RW dan pihak kelurahan sangat penting agar bantuan sosial bagi Marbot maupun usulan pembangunan jalan bisa segera terealisasi tanpa kendala administrasi," ujar Lurah Jember Kidul di sela-sela acara.

​Rapat yang dimulai pukul 19.00 WIB ini berlangsung secara interaktif. Para Ketua RW menyerahkan berkas persyaratan mulai dari fotokopi KTP calon penerima insentif hingga daftar usulan pembangunan fisik di wilayah masing-masing.